UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV)

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

* (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar.

* (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

* Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk

Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

* (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan

diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di

ibu kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang

terbanyak

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

(1) Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari

daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang

ditetapkan dengan Undang-Undang.

*Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

* Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang

Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.

Pasal 5

* (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang

sebagaimana mestinya.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

* (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena

kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara

rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagi Presiden dan

Wakil Presiden.

* (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut

dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

*Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari

lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah

jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

* Perubahan III 9 November 2001

* (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

* (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur

dalam undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001

*Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

*Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

* Perubahan III 9 November 2001

Pasal 7B

* (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan

terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

* (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

* (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan

Rakyat.

* (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya

terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama

sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima

oleh Mahkamah Konstitusi.

* (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

* (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

* Perubahan III 9 November 2001

* (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah

anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

* Perubahan III November 2001

*Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan

Rakyat.

* Perubahan III November 2001

Pasal 8

* (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai

habis masa jabatannya.

* (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu

enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang

untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

* Perubahan III November 2001

* (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh

hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

yang yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi

berakhir masa jabatannya.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden

sampai habis batas waktunya.

*Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala

Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada

Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan

segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti

kepada Nusa dan bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat

mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai

berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan

menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan seluruslurusnya

serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang

Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan

Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

* (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

* (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang

harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

* (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.

* Perubahan III November 2001, sebelumnya berbunyi :

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan Undang-undang.

*Pasal 13

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2) Presiden menerima Duta negara lain.

*Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

* Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur

dengan Undang-undang.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

* Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

* BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undangundang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden

dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.

* (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

* (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

* (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam

undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

* (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan

daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan

memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim

Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat

istimewa.

* (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.

* (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum.

* (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

* (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

* (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

* (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam

undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

Pasal 18A

* (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah.

* (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

Pasal 18B

* (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

* (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diatur dalam undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

* (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

* (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

* (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

* Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undangundang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam

setahun.

Pasal 20

* (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

* (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

* (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

* (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui

bersama untuk menjadi Undang-undang.

* (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang

tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi

Undang-undang dan wajib diundangkan.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak

boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan

Rakyat masa itu.

Pasal 20A

* (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.

* (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

* (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap

anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

* (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan

rancangan Undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

* Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan

undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat

dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

* Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan

umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan

jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undangundang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan

undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan

pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang

syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

* Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah

adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

* (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

* (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan

oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

* (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

* Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun

dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak

menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah

menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya

ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

* Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

* Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

* Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau

badan sesuai dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan

oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

* (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

* (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

* Perubahan III 19 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan

Undang-undang.

* (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002.

* Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, meguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat

untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung

oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta

badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

* Perubahan III 19 November 2001.

* Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang

oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

konstitusi.

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan

Undang-undang.

* BAB IX A

WILAYAH NEGARA

* Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri

Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang.

* Perubahan II, 18 Agustus 2000.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

* Pasal 26

* (1) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal

di Indonesia.

* (2) Setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

WARGA NEGARA

Pasal 26

(1) Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan

dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan

dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

* (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

* BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

* Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang

adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak

kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari

negara lain.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

* (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.

* (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan

dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai

kekuatan pendukung.

* (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan

Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

* (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

masyarakat, serta menegakkan hukum.

* (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat

keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta

hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undangundang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undangundang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

* Pasal 31

* (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

* (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya.

* (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

* (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

* (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

PENDIDIKAN

Pasal 31

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undangundang.

* Pasal 32

* (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.

* (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

nasional.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

* BAB XIV

* PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

* (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

* (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002.

* Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

* BAB XV

* BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,

SERTA LAGU KEBANGSAAN

Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

* Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu

Kebangsaan diatur dalam undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

* Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya

1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis

dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta

alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan

persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari

seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat

dilakukan perubahan.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3

dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus

hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari

pada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

* Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

* Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut

Undang-Undang Dasar ini.

* Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan

menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah

Indonesia.

Pasal II

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut

Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh

Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

* Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap

materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

* Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya,

Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat

dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang

Dasar.